"Pedagang resmi di dalam pasar juga dirugikan karena pembeli lebih memilih bertransaksi di pinggir jalan yang ilegal. Ini adalah ketidakadilan yang harus dihentikan. Ketertiban umum dan keadilan ekonomi harus menjadi prioritas," kata Karsim. Analisis Karsim menunjukkan bahwa masalah di Rengasdengklok tidak akan tuntas hanya dengan penertiban. Ia mendesak adanya intervensi terencana dari Camat Rengasdengklok dan Pemkab, mulai dari penyediaan lokasi relokasi yang layak hingga pembinaan yang berorientasi pada ketertiban. Lebih lanjut, ia juga mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Karawang untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur vital. Karsim menuntut agar Dishub tidak menunda pemasangan rambu lalu lintas dan lampu merah di titik-titik kepadatan tinggi guna mencegah potensi kecelakaan fatal akibat minimnya penataan arus kendaraan. "Kalau dibiarkan terus-menerus, Rengasdengklok yang merupakan ikon bersejarah Karawang akan dicap sebagai kota yang semrawut dan pemerintahnya lemah dalam menghadapi persoalan di lapangan," tutup Karsim, menuntut adanya pembenahan total.